Lupakan Reformasi, China Bakal Hadapi “Revolusi Berdarah”

gerakan demokrasi chinaIpotnews – Kelompok akademis terkemuka China merilis surat terbuka yang mengingatkan negara itu akan menghadapi risiko “revolusi berdarah” jika pemerintah partai komunis tidak merespons tekanan publik dan memberi jalan bagi reformasi politik.

Beranggotakan 73 akademikus, termasuk nama-nama pakar hukum dari universitas ternama dan pengacara, kelompok tersebut menyatakan reformasi politik di China tak seimbang dengan perkembangan ekonomi yang dahsyat.

“Jika reformasi yang sangat dibutuhkan China tetap stagnan dan korupsi terus merajalela, ketidakpuasan publik menjadi isu penting dan China sekali lagi akan kehilangan kesempatan melakukan reformasi damai, lalu gejolak dan chaos, bahkan revolusi berdarah, tak bisa dielakkan,” papar para akademikus dalam surat terbukanya seperti diberitakan Reuters, Minggu (31/12).

Surat terbuka tersebut disebarluaskan melalui Internet pada awal bulan ini, namun di situs-situs berita China, surat tersebut sudah dihapus.

Pemerintah, yang sejak 1949 dikontrol oleh Partai Komunis, didesak untuk mendorong demokrasi dan supremasi hukum, seiring dengan memperdalam reformasi ekonomi.

He Weifang, profesor hukum pada Peking University dan ikut menandatangani surat terbuka, mengatakan apa yang disampaikan itu sebenarnya cukup moderat. Namun, diharapkan cukup untuk didengar pada era transisi kekuasaan saat ini, di mana Presiden Hu Jintao akan segera menyerahkan kekuasaan kepada Xi Jinping yang pada November lalu resmi menjabat posisi tertinggi di Partai Komunis.

“Kami mengambil momentum ketika kepemimpinan bakal segera berganti. Rakyat menginginkan berlanjutnya kemajuan yang seiring dengan reformasi sistem politik,” tegasnya. “Rakyat China, termasuk para intelektual, telah menyampaikan ini dalam berbagai kesempatan, namun hanya sedikit yang dilaksanakan (pemerintah). Jadi saya pikir, kami memiliki kesempatan untuk kembali mendorong reformasi politik.”

Nama beken lain yang ikut menandatangani surat terbuka itu adalah Zhang Sizhi yang pernah menjadi pengacara bagi janda Mao Zedong, Jiang Qing, yang pemimpin “Gang of Four” pada era Revolusi Kebudayaan 1966-1976. Qing akhirnya mendapatkan penundaan hukuman mati pada 1981 setelah dinyatakan bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu orang sepanjang era kekejaman politik komunis tersebut.

Pada saat yang sama, 65 orang yang terdiri dari dosen, pengacara, dan aktivis HAM, juga menandatangani surat senada yang mendesak para pejabat partai membuka jumlah harta kekayaan mereka, sebagai langkah awal mengakhiri budaya korupsi di negara itu.

Reformasi Terukur
Merespons surat terbuka itu, sejumlah analis saat ini tengah mereka-reka kemungkinan kebijakan politik yang akan dijalankan Xi Jinping, politisi yang berasal dari “kelompok merah” alias mewarisi nama besar orang tua mereka yang merupakan pejabat partai di masa lalu.

Untuk sementara, para pakar menduga Xi tetap akan mengendalikan arah reformasi politik, ketimbang melepas begitu saja yang justru akan membahayakan partai. Artinya kebebasan berekspresi, termasuk di Internet, tak akan terjadi.

Apalagi, partai komunis yang berprinsip stabilitas adalah di atas segalanya, sejauh ini hanya sedikit memberi ruang bagi reformasi, meski Xi berupaya untuk tampil sebagai sosok pemimpin yang lebih lunak dan terbuka dibanding para pemimpin sebelumnya. Ia, misalnya, dalam konferensi pers usai dipilih sebagai pemimpin politbiro November lalu, menyebut para pejabat partai di sebelahnya sebagai “kolega” ketimbang “kamerad”.

Xi pada kesempatan itu juga sempat menyatakan bahwa jika korupsi tetap merajalela, partai akan menghadapi risiko ketidakstabilan, bahkan kekuasaannya akan tumbang.

Kembali ke surat terbuka, diingatkan bahwa supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM merupakan kecenderungan global yang tak bisa dihentikan. “China memiliki sejarah berdarah, khususnya pada era Revolusi Kebudayaan, ketika kita meniadakan demokrasi. Jika reformasi tak dijalankan, rakyat akan menghadapi bencana dan stabilitas politik tidak mungkin didapat,” tegas para akademikus itu.

LINK