Kongres AS Dalam Kekacauan Baru Terkait “Fiscal Cliff”

john boehnerIpotnews – Kongres Amerika Serikat dalam atmosfer kekacauan baru terkait krisis jurang fiskal (fiscal cliff) pada Selasa malam (Rabu,2/1 WIB), setelah kubu Republik di DPR menyatakan penentangan keras terhadap RUU – yang menyetujui peningkatan pajak bagi orang kaya namun tak terlalu banyak memotong pengeluaran pemerintah – yang baru satu jam sebelumnya diloloskan di Senat. Sebaliknya, Presiden Barack Obama, memuji Senat dan mendesak DPR segera melakukan hal yang sama tanpa menunda-nunda RUU tersebut karena sangat menentukan menjelang Wall Street dibuka Rabu pagi.

Penentangan keras kubu Republik di DPR terungkap setelah dilakukan dua pertemuan tertutup di Kongres. Selain karena kenaikan pajak terhadap orang-orang terkaya AS, kubu Republik marah besar karena RUU tersebut dinilai tidak menyertakan pemotongan terhadap pengeluaran pemerintah federal.

Setelah pertemuan tertutup, Ketua DPR John Boehner yang selama ini menjadi motor penentangan atas rencana kenaikan pajak orang kaya namun dalam posisi yang terdesak, mengusulkan dua opsi di DPR terhadap RUU tersebut: Voting langsung atas RUU yang telah disetujui Senat tersebut atau voting untuk mengamandemen RUU dengan menyertakan pemotongan pengeluaran pemerintah. Jika pilihan kedua yang diambil, dipastikan secara efektif akan menggagalkan kesepakatan di Senat tersebut. Sedangkan kubu Demokrat yang mendominasi di Senat menyatakan tak akan mempertimbangkan amandemen apapun.

Sebaliknya, jika DPR memilih untuk melakukan voting langsung terhadap RUU tersebut, ada kemungkinan RUU tersebut akan hadir sebelum pasar dibuka Rabu pagi. Obama sangat berharap terjadi kesepakatan segera di Kongres – DPR dan Senat – untuk menenangkan Wall Street.

Politisi Demokrat, Steve Cohen, dalam pidato di forum DPR, menyatakan risiko jika tak ada persetujuan atas RUU tersebut sebelum pasar dibuka. “Distrik (pemilihan) saya tidak bisa lagi menunggu (disepakatinya anggaran) dan pasar saham bisa jatuh 300 poin besok (Rabu pagi) jika kita melakukan sesuatu bersama-sama,” paparnya.

Satu jam sebelumnya, harapan krisis anggaran dapat dihindari merebak setelah Senat menyetujui RUU tersebut dengan perbandingan 88 suara setuju dan 9 menentang. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kubu Republik dalam posisi “kacau balau”, mengingat di Senat politisi Republik menguasai lebih dari 45 kursi dari 100 kursi di Senat.

Kubu Republik di DPR, khususnya sayap konservatif garis keras yang didukung Gerakan tea Party, dalam perjudian besar dengan menentang RUU yang telah disetujui Senat itu. Jika RUU itu gagal disetujui di DPR, mereka semua dalam posisi yang berbahaya karena akan dipersalahkan rakyat. Namun, jika diloloskan mereka jadi bulan-bulanan pemilih mereka yang tak menyetujui kenaikan pajak.

Selasa malam merupakan deadline disetujui RUU tersebut mengingat Rabu sudah memasuki tanggal 2 Januari. RUU menetapkan kenaikan pajak bagi warga berpenghasilan di atas US400 ribu atau rumah tangga dengan penghasilan lebih dari USD450 ribu. RUU juga menetapkan penundaan pemotongan anggaran pemerintah selama dua bulan, untuk memberi ruang bagi negosiasi selanjutnya.

DPR merupakan batu sandungan bagi RUU tersebut, tak hanya karena Republik mayoritas di sana tapi juga karena kehadiran blok Gerakan Tea Party di Republik. Republik menguasai 241 kursi, sedangkan Demokrat 191 kursi.

Ketua DPR John Boehner sebenarnya cenderung melakukan kompromi dengan tuntutan pemerintah, namun posisinya sangat sulit dalam mengontrol dukungan blok Tea Party terhadap kepemimpinannya. Secara teoritis, ia memiliki dukungan yang cukup untuk meloloskan RUU tersebut di kalangan Republik, namun ia juga harus mengamankan posisi untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPR pada tahun depan. Untuk itu ia tak ingin dialienasi dari kubu konservatif di Republik itu.

LINK