[EXCLUSIVE] Karena Korupsi Marak, PPATK Batasi Transaksi Tunai Rp100 Juta

Ipotnews – Usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membatasi transaksi tunai maksimal sebesar Rp100 juta, dinilai beberapa kalangan akan membatasi hak warga negara. Namun Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso menegaskan bahwa penerapan pembatasan transaksi tunai maksimal  Rp100 juta tidak membatasi hak warga negara.

“Pembatasan transaksi sama sekali tidak membatasi hak orang atau hak warga negara,” ujar Agus dalam perbincangan dengan Ipotnews saat menyambangi villa miliknya di Gadog Puncak, Bogor. Agus yang juga pengusaha agribisnis (susu kambing, peternak kambing, dan pembudi daya ikan mas hias) juga menanggapi pernyataan Menteri BUMN tentang anggota DPR RI yang suka minta jatah ke BUMN.

Apa pendapat mantan Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia pada tahun 2008-2011 ini? Berikut petikan wawancaranya:

PPATK menginginkan transaksi tunai maksimal Rp100 juta, kenapa?
Latar belakangnya begini sekarang kita melihat tren korupsi atau suap melalui transaksi tunai. Dalam berbagai kasus, mereka membawa uang dalam mobil boks, membawa uang di dalam kardus, disembunyikan dalam ember di kamar mandi, bahkan disembunyikan di dalam kandang ayam. Kasus suap Wa Ode juga begitu, Hambalang juga begitu. Dalam kasus Gayus dan Dhana, uang disimpan di dalam safe deposit box. Banyak transaksi-transaksi tunai yang kita tengarai, sehingga tidak ada cara lain selain pembatasan transaksi tunai untuk meminimalisir kejahatan suap, gratifikasi, dan pencucian uang melalui transaksi tunai.

Adakah manfaatnya untuk perekonomian secara lebih luas?
Di sisi lain kita melihat ada manfaat untuk efisiensi ekonomi secara makro. Dengan pembatasan transaksi tunai, dampak langsungnya mau tidak mau masyarakat harus memiliki rekening bank. Berarti kita membangun bank minded society karena masyarakat akan terbiasa dengan transaksi melalui bank. Efisiensi ekonomi makronya adalah uang masyarakat itu akan selalu melalui sistem keuangan formal yaitu melalui bank. Kalau uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan formal, bisa digunakan untuk menyalurkan kredit sehingga bisa menambah likuiditas di pasar. Sedangkan kalau uang itu beredar secara tunai, maka Bank Indonesia (BI) harus banyak menyediakan uang fisik dengan mencetak uang tunai, dan kalau lusuh harus dimusnahkan diperbarui dengan uang baru. Pembatasan transaksi tunai, juga membuat less cash society,yaitu masyarakat yang tidak lagi berbasis dengan uang tunai tetapi berbasi transaski perbankan.
Ini dampaknya luas sekali, misalnya kejahatan uang palsu pasti akan turun karena tidak lagi menggunakan uang tunai. Kalau kita menggunakan uang tunai, risiko uang palsu pasti ada. Bagi Bank Indonesia, distribusi uang pasti akan efisien, kebutuhan uang tunai yang tadinya satu truk karena masyarakat sudah less cash society, jadinya setengah truk. Biaya cetak uang bisa ditekan, karena tidak perlu mencetak terlalu banyak, dan tidak perlu membuat gudang uang terlalu banyak. Masyarakat juga tidak perlu dikawal polisi untuk melakukan pembayaran dalam jumlah besar, karena transaksi melalui transfer.

Tapi pembatasan transaksi tunai dinilai melanggar hak pemilik uang.

Pembatasan transaksi sama sekali tidak membatasi hak orang, tidak membatasi hak warga negara. Oleh sebab itu kami berpikir pengaturan tidak perlu diatur oleh undang-undang. Menurut saya, cukup diatur peraturan BI saja dengan mengatur bank dan nasabahnya, supaya banknya mempromosikan ayo ke bank, menabung di bank, mempunyai rekening di bank. Tapi kalau BI berpikir mau diatur oleh UU, ya silahkan.
Kedua diatur dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan, terutama untuk bendaharawan-bendaharawan agar tidak lagi melakukan pembayaran-pembayaran tunai kepada rekanan. Semua pakai rekening bank. Jangan ada yang tunai. Biarlah bank yang melakukan pecahan-pecahan itu, jadi akan lebih efisien dan tidak perlu undang-undang.

Apakah banyak laporan transaksi tunai di atas Rp100 juta ?
Ada jutaan transaksi tunai yang dilaporkan ke PPATK. Makanya kita usulkan pembatasan transaksi tunai karena laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) itu jutaan yang masuk. Sudah terlalu akut, sudah parah. Nah sekarang Kementerian Keuagan (Kemenkeu) sudah membuat kajian, BI sudah, keduanya mempunyai otoritas.
Pembatasan tunai yang saya maksud begini, orang beli mobil harga Rp500 juta. Transaksi cash yang boleh dilakukan Rp100 juta, yang Rp400 juta pembayarannya via transfer rekening. Transaksi cash, dalam artian, dia dibayar tunai atau dibayar sekaligus. Penyedia barang dan jasa yang menerima pembayaran secara tunai dalam jumlah besar harus melapor ke PPATK. Tentu kita patut curiga, kalau misalnya ada orang membeli secara cash senilai Rp500 juta lebih. Apalagi kalau orang itu pejabat. Kalau dia pejabat, akan kita masukkan ke dalam kategori high risk consumer.

Bagaimana efektifitas laporan yang masuk ke PPATK selama ini?
Sumber informasi PPATK ada beberapa, terutama dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan LTKT dari pihak pelapor. Pihak pelapor LTKM bisa dari dunia keuangan penyedia jasa keuangan (bank, asuransi, broker saham, pegadaian, atau penyedia barang dan jasa). Nah kalau ada indikasi hasil uang kejahatan atau uang ilegal, mereka harus wajib melapor walaupun itu sifatnya masih dugaan. Nanti dengan database di PPATK, karena PPATK intelijen keuangan, kita akan menganalisis apakah kecurigaan itu kuat diduga ada tindakan pidananya, nanti kita berikan ke penyidik.
Enam penyidik mitra PPATK itu kalau ada dugaan korupsi, kita berikan ke KPK jika dia penyelenggara negara, ke Kejaksaan dan Kepolisian kalau bukan penyelenggara negara. Penggelapan dan penipuan ke Kepolisian, narkotika ke BNN, yang kira-kira tidak ke BNN ke Kepolisian. Ilegal logging ke Kejaksaan dan Kepolisian, masalah pajak ke penyidik Kejaksaan, kasus penyeludupan ke penyidik Bea Cukai.

Bagaimana PPATK memastikan ada indikasi kuat tindak kejahatan dalam sebuah transaksi?
Kita bisa mengetahuinya karena kita punya sistem komputer yang bisa menghubungkan satu transaksi seseorang dengan transaksi yang lainnya. Sistem kita ini sekarang sudah menyatu dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya bisa membuka nama seseorang, dan masuk ke kartu keluarganya. Jadi saya bisa tahu siapa istri dan anak yang tinggal dengannya.
Kalau di KPK ada penyadapan suara, di PPATK ada penyadapan rekening, penyadapan transaksi. Jadi bisa diketahui seseorang itu bertransaksi dengan siapa saja, dengan siapa dia kemudian melarikan uangnya. Misalkan ada yang disebut dengan gate keepers yaitu konsultan hukum, konsultan pajak, atau akuntan publik yang coba-coba menjadi orang yang menyembunyikan kekayaan yang berasal dari kejahatan, akan bisa kita ketahui.
Misalnya, ada pejabat yang membeli kebun jati di Jawa Timur, kebun coklat di Irian, Maluku, Sulawesi, kebun sawit di Kalimantan, Sumatera. Ada 10 kebun yang dia beli, kita bisa ketahui dari notaris. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan perusahaan juga bisa kita ketahui. Siapa saja yang berhubungan  dengan akuntan kepercayaannya, yang sering kita sebut sebagai gate keepers, bisa kita dapatkan.

Tentang kasus anggota DPR yang sering minta jatah ke BUMN, sebagaimana dilaporkan Menteri BUMN ke Sekretaris Kabinet, apakah pelakunya juga bisa dideteksi oleh PPATK?
Sudah banyak transaksi mencurigakan anggota DPR yang kita kirim ke KPK. PPATK tidak membangun kasus, yang membangun kasus itu KPK. Jadi saya tidak tahu persis, transaksi  itu dalam rangka apa. Yang saya tahu, ada transaksi dari orang ke orang, dari korporasi ke orang. Memang ada beberepa BUMN yang bertransaksi dengan orang-orang tertentu.

Orang tertentu dari parlemen?
Macam-macam, tapi orang-orangnya tertentu. Pencucian uang itu tidak mungkin dari orangnya langsung. Pasti mereka menyuruh orang lain untuk melakukan transaksi menggunakan keluarganya, ajudannya, supirnya. Jadi belum tentu dilakukan oleh orang itu, tapi akan ketahuan dari rembetannya. Makanya dalam kasus Hambalang, banyak transaki tunainya. Waktu KPK memeriksa saksi-saksinya akan di cross check, nanti ketahuan.

BUMN karena sudah terbiasa bertransaksi dalam jumlah yang besar, bisa luput dari pengamatan bank. Tapi uang panas pasti meninggalkan jejak. Bagaimanapun juga, jika seorang pejabat minta jatah dia mungkin akan menyuruh supirnya. Pasti tidak lama kemudian uang dari supir pindah ke dia, PPATK akan follow the money. Tidak masuk akal, supir kasih uang ke majikannya ratusan juta, atau ajudan yang punya rumah mewah.Itu nanti diperiksa oleh KPK, PPATK bukan penyelidik, bukan penyidik. itu kelemahannya. Maka kami minta kewenangan menjadi penyelidik, supaya dokumen PPATK itu adalah hasil penyelidikan dan langsung meningkat begitu diserahkan ke penyidik. Kalau sekarang ini laporan intelijen bukanlah alat bukti, itu kelemahan PPATK.

Bagaimana agar upaya pemerasan terhadap BUMN bisa dicegah?
Harus ada whistle blower. Saya sih menghimbau kepada teman-teman di BUMN agar lapor ke KPK, melalui pengaduan masyarakat. Kalau tidak mau lapor ke KPK, lapor ke PPATK, nanti saya yang memproses. Pokoknya KPK dan PPATK sudah menyatu. Whistle blower artinya dia ikut berbuat, sudah ikut melakukan suap. Dia harus bilang, “Saya memang melakukan suap tapi saya mau masuk ke whistle blower” nanti akan ada keringanan ke KPK. Kalau dia belum berbuat, masukan ke dalam pengaduan masyarakat. Tapi kalau namanya whistle blowers lapornya diam-diam saja, jangan konferensi pers. Kalau konferensi pers nanti kasusnya bisa jadi pencemaran nama baik , karena belum melalui proses pembuktian. Whistle blower perlu menyertakan bukti-bukti, karena ini tidak boleh fitnah.

LINK