Kemenkeu Bantah Temuan BPK Soal Perjalanan Dinas Fiktif

Ipotnews – Kementerian Keuangan membantah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa ada perjalanan dinas fiktif yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS).

Inspektur Jenderal Kemenkeu Sonny Loho di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (21/5), mengatakan PNS di lingkungan Kemenkeu tidak terbukti telah melakukan perjalanan dinas secara fiktif. Hanya saja, lanjut dia, teknis keberangkatan perjalanan dinas yang kerap tidak sesuai dengan waktu dan tujuan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Meski sejauh ini tidak terjadi perjalanan dinas fiktif, kata Sonny, Kemenkeu tetap melakukan pengecekan terhadap laporan perjalanan dinas PNS. Menurut dia, ada laporan yang mencatat bahwa PNS tertentu melakukan perjalanan dinas, namun sebenarnya PNS tersebut batal berangkat. “Berdasarkan informasi sementara, (pada daftar) perjalanannya dia jalan, tetapi kadang-kadang dia tidak jadi pergi. Tetapi, ganti orang,” terang Sonny.

Dengan demikian, lanjut Sonny, pada daftar PNS yang melakukan perjalanan dinas, seolah tidak ada yang berangkat padahal ada PNS lainnya yang menggantikan. “Jadi pas dimanifes, kelihatannya tidak ada. Tetapi orangnya ada yang berangkat, tidak ada yang fiktif,” tegasnya.

Menurut Sonny, perilaku yang terjadi semacam ini tidak masuk ke dalam kategori bahwa ada PNS yang melakukan perjalanan dinas fiktif. “Jadi, ini dibilang tidak sesuai saja dengan waktu yang ditetapkan. BPK tidak bilang ada yang fiktif, kami lagi cek nilai persisnya berapa.  Tetapi, itu nilainya tidak besar, bukan temuan besar, makanya tidak menjadi perhatian khusus tapi tetap akan dicek,” paparnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, perubahan waktu maupun rute perjalanan dinas yang dilakukan PNS tidak akan menimbulkan kerugian bagi negara. Pasalnya, terang Sonny, di lingkungan Kemenkeu menerapkan metode at cost yang dinilai mampu menekan angka penyelewengan biaya perjalanan dinas PNS.

“Mengubah rute perjalanan ini tidak bisa diklaim lebih murah atau lebih mahal, karena itu at cost. Jadi mungkin yang lebih mahal diambil, karena seperti di Indonesia Timur tidak ada hotel yang murah. Jadi ini dianggap standar biaya, tetapi sebagian besar karena mengubah rute atau orang yang pergi. Makanya BPK tidak bilang soal kerugian negara,” ungkapnya.(Budi)

LINK

Iklan