Kelola Moneter Butuh Kepercayaan, Penetapan Sasaran Inflasi Harus Konsisten

Ipotnews – Penetapan sasaran inflasi di Indonesia harus dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab karena pengelolaan kebijakan moneter membutuhkan kepercayaan dari masyarakat.

Hal itu diungkapkan mantan pejabat bank sentral Australia atau The Reserve Bank of Australia (RBA) Stephen Grenville di Jakarta, Senin (21/5), diberitakan Antara.

Mantan Deputi Gubernur RBA itu menyarankan kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kerangka kerja sasaran inflasi (Inflation Targeting Framework/ITF) secara fleksibel sesuai dengan perkembangan perekonomian yang terjadi.

“Namun sasaran inflasi yang telah ditetapkan tidak boleh diubah-ubah dan harus konsisten serta bertanggungjawab untuk mencapainya. ITF membutuhkan kredibilitas, sebab jika publik sudah percaya pada BI, maka itu akan membantu BI menurunkan inflasi,” katanya.

Menurutnya, BI harus menetapkan sasaran inflasi untuk jangka menengah panjang tiga sampai lima tahun ke depan, seperti menetapkan angka inflasi 4,5 persen hingga 2014 dan kemudian semakin rendah menuju 4 persen mulai 2014 – 2019.

“Konsisten dengan sasaran inflasi ini juga penting untuk memastikan tren penurunan inflasi jangka panjang bisa tercapai,” katanya.

Stephen Grenville bersama David Longworth, mantan Deputi Gubernur Bank Sentral Kanada (Bank of Canada) diundang BI untuk memberikan evaluasi mengenai kebijakan moneter yang dilakukan BI terutama mengenai penerapan ITF yang sudah berjalan sejak Juli 2005.

Dalam pandangannya, Stephen melihat pelaksanaan ITF di Indonesia sudah berjalan cukup baik karena berhasil mengarahkan inflasi pada tren yang menurun sejak 2005 lalu, meski ada dua goncangan harga yang menekan inflasi pada tahun 2005 dan 2008 yang lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah (administered prices).

Untuk terus menurunkan laju inflasi, Stephen juga menyarankan agar stabilisasi nilai tukar rupiah menjadi bagian dalam target pencapaian inflasi dan bukan menjadi sasaran utama sehingga tidak membingungkan publik dalam membaca kebijakan yang dilakukan BI.

Hal lain yang penting dilakukan BI adalah mengkomunikasikan sasaran inflasi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapainya sehingga masyarakat menjadi bagian dari upaya penurunan inflasi tersebut.

“Komunikasi ke masyarakat melalui media massa menjadi penting untuk menjaga inflasi. Jadi setiap terjadi tekanan inflasi, BI harus menyampaikan ke masyarakat akan menjalankan kebijakannya untuk kembali menurunkan inflasi,” katanya.

Dikatakannya, dalam kasus ada kenaikan harga BBM, tidak ada yang bisa dilakukan BI selain menyampaikan ke masyarakat bahwa tekanan inflasi yang muncul hanyalah sementara dan BI akan mengambil langkah-langkah untuk kembali menurunkan inflasi.

Selain itu, Stephen juga menilai program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu dijalankan dengan baik, karena akan membantu menjaga inflasi dari stabilitas harga khususnya mengenai pasokan dan distribusi barang pangan.

Menkeu Agus DW Martowardojo sebelumnya menyampaikan sasaran inflasi 2013 dan 2014 sebesar 3,5 – 5,5 persen dan inflasi 2015 sebesar 3 – 5 persen, yang diputuskan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Sasaran inflasi 2013-2015 itu dikeluarkan Pemerintah melalui Peraturan Menkeu No.66/PMK.012/2012 tertanggal 30 April 2012.

LINK