Kadin: Banyak Peraturan Menteri Yang Hambat Pertumbuhan Nasional

Ipotnews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai dalam rangka efisiensi ekonomi nasional dan memasuki Asean Economic Community (AEC) 2015, pergerakan ekonomi nasional masih saja mengalami pelambatan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut antara lain disebabkan oleh faktor egoisme kementerian dalam menerbitkan berbagai peraturan menteri (Permen). Peraturan menteri itu dinilai banyak yang saling bertentangan sehingga menyusahkan dunia usaha.

Menurutnya, sekarang ini masih  terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelambatan ekonomi. Diantaranya biaya produksi tinggi, biaya logistik tinggi, daya saing lemah, birokrasi yang berbelit, hingga suku bunga yang tinggi.

“Banyaknya Permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru yang menyebabkan pelambatan ekonomi nasional. Sudah hampir 10 tahun terakhir tidak terjadi perubahan yang signifikan, keluhan dunia usaha masih di situ-situ saja dari tahun ke tahun, penyelesainnya lambat, sehingga berdampak kepada ekonomi nasional,” kata Natsyir, dalam keterangan tertulis yang diterima Ipotnews, di Jakarta, Senin (21/5).

Dia mengungkapkan, para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh permerintah tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Bahkan Kadin yang jelas-jelas dinyatakan sebagai mitra kerja pemerintah dalam UU nomor 1/1987, jarang diajak bicara dalam membahas suatu kebijakan.

“Terkadang pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha. Hal ini perlu mendapat perhatian pada pemerintah sekarang ini yang sisa masa kerjanya masih 3 tahun lagi,” ujarnya.

Pihaknya berharap kementrian tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan bagi dunia usaha. Apalagi permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. “Jangan sampai peraturan menteri (permen) lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri saat ini. Nanti kebanyakan permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk,” tandasnya. (Fitriya)

LINK