YLKI : Keluhan Konsumen Otomotif Cenderung Rendah

Ipotnews–Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta agar pemerintah membentuk lembaga khusus penyelidik keluhan konsumen produk otomotif seperti yang diterapkan Amerika Serikat. Pasalnya, sejauh ini keluhan konsumen yang diterima Kementerian Perindustrian hanya bergantung pada data yang diperoleh dari produsen otomotif.

Hal ini seperti dikemukakan Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo dalam diskusi bertajuk Perlindungan Konsumen Otomotif di Restoran Warung Daun Jakarta, Minggu (6/5). “Indonesia juga perlu untuk membentuk lembaga yang khusus menerima pengaduan dari konsumen otomotif, namun lembaga ini nantinya bukan bekerja dalam konteks penegakan hukum seperti polisi,” kata Sudaryatmo.

Perlunya dibentuk lembaga ini, menurut Sudaryatmo, terkait dengan rendahnya jumlah aduan dari konsumen otomotif terhadap layanan dan produk cacat yang dikeluarkan produsen. Berdasarkan data yang diterima YLKI, total aduan produk otomotif hingga akhir 2011 hanya tercatat sebanyak 17 aduan.

“Aduan produk otomotif ini hanya 3,24 persen dari total aduan sebanyak 525 kasus yang diterima YLKI pada 2011. Kondisi ini menandakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyampaikan keluhannya terhadap produk yang dikeluarkan produsen,” ujarnya.

Menurut Sudaryatmo, Indonesia bisa meniru langkah pemerintah AS yang membentuk National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). “Setiap tahunnya, NHTSA yang beranggota 57 penyelidik mampu menerima 30.000 keluhan konsumen otomotif,” terangnya.

Guna memaksimalkan jumlah aduan, kata dia, lembaga aduan sektor otomotif tersebut dimungkinkan untuk bekerja secara aktif mencari keluhan konsumen tanpa perlu adanya konfirmasi. Mengingat hasil kerja lembaga aduan ini nantinya tidak diberi kewenangan untuk membawa keluhan konsumen ke ranah hukum.

Bahkan pasca kasus Toyota, lanjut Sudaryatmo, Kongres AS mendukung adanya penambahan jumlah penyelidik lebih banyak lagi, sehingga lembaga bentukannya tersebut mampu melakukan tes keamanan secara mandiri dan tidak bergantung pada data produsen. “Sekarang ini, pemerintah Amerika sudah tidak mempercayai lagi produsen otomotif asal Jepang, terkait dengan besarnya keluhan atas produk otomotif Jepang,” paparnya.

Sudaryatmo memaparkan, jumlah aduan konsumen produk otomotif di Hongkong (HCC) pada 2011 tercatat sebanyak 153 kasus, sedangkan jumlah aduan di Malaysia (NCCC) hingga akhir 2009 saja mencapai 1.314 kasus. “Sementara itu, Indonesia (YLKI) hanya menerima 17 aduan, padahal keluhan konsumen bisa kepada bengkel dan produsennya,” ucapnya.

Ia merincikan, berdasarkan jumlah aduan yang diterima YLKI hingga akhir 2011, jumlah aduan produk otomotif berada di peringkat ke tujuh, sedangkan jumlah terbesar ada pada sektor jasa keuangan (147 aduan) dan disusul perumahan (76). Selanjutnya secara berturut-turut ditempati sektor jasa telekomunikasi (66), listrik (57), PDAM (38), transportasi (32), elektronik (12), wisata (11) dan undian (8 aduan)

Sejauh ini, menurut Sudaryatmo, konsumen produk otomotif di Indonesia banyak dirugikan produsen mulai dari ketentuan garansi suku cadang hingga layanan perbaikan kendaraan di bengkel. “Pengecualian-pengecualian yang ada di dalam deskripsi barang (harga, kualitas dan kandungan barang) pada ketentuan awal pembelian, pada dasarnya merupakan ruang bagi produsen untuk melindungi diri,” paparnya.

Ia mencontohkan, masuknya 1.000 unit mobil India ke pasar domestik sudah berpotensi besar untuk merugikan konsumen di dalam negeri. Mengingat produsen India tidak diwajibkan untuk membangun service center untuk konsumen, karena ekspansi yang dilakukannya tersebut hanya sebatas tes pasar. “Kalau tes pasarnya tersebut dinilai gagal, maka sudah dipastikan konsumen yang akan dirugikan,” katanya. (Budi)

LINK