Penyedia Jasa Kritisi Praktik Monopoli Asuransi TKI

Ipotnews – Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang sekarang ini sudah bertranformasi menjadi Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) mengeluhkan praktik monopoli yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum  Ketua Umum Indonesia Middle East Manpower Association (IMMAA), Taufik M Badris, dalam acara Diskusi Perusahaan Jasa PJTKI terkait kisruh penempatan TKI di luar negeri, di Menara KADIN Indonesia, Jakarta, Selasa (17/4). Menurutnya, dengan pelaksanaan asuransi bagi TKI yang hingga saat ini hanya dilakukan oleh Konsorsium yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Permenakertrans No.07/MEN/V/2010, merupakan tindakan monopoli.

Pasalnya, lanjut Taufik, penunjukan hanya satu pelaksana asuransi tersebut mengakibatkan tidak adanya persaingan bisnis. Karena konsorsium tersebut bisa menentukan harga semaunya sendiri yang pada akhirnya hanya akan merugikan TKI.

“Itu (praktik monopoli asuransi) tanya ke Kemenakertrans, jangan ke saya. Sampai hari ini Menteri (Menakertrans) hanya menunjuk satu konsorsium. Dulu katanya akan dibuka lagi tapi sampai saat ini belum. Jadi kami anggap itu sebagai suatu monopoli,” kata Taufik.

Lebih lanjut Taufik menyatakan, saat ini pihaknya harus membayar asuransi pra (saat proses pembuatan parpor) Rp 50.000, kemudian pada masa penempatan Rp350.000, dan purna penempatan Rp50.000 dengan total yang dibayarkan untuk asuransi Rp 400.000. Jumlah tersebut di luar biaya perlindungan sekitar USD15.

“Tadinya biaya kesehatan sekitar Rp300-Rp350 ribu tapi sekarang melejit sampai Rp1,2 juta. Sesuai Inpres nomor 6 tahun 2006 belum ada yang diimplementasikan bahwa penempatan TKI harus berjalan cepat, murah, mudah, aman dan transparan. Kami sudah bayar asuransi Rp400 ribu atas nama TKI bersangkutan sebelum ada monopoli asuransi. Kalau dengan konsorsium lain kami bisa dapat company discount. Sekarang company discount itu ke mana?” ujarnya.

Menurutnya, monopoli konsorsium asuransi tersebut baginya tidak menghambat, namun berdasarkan aturan regulasi yang ada tidak boleh ada monopoli.(Fitriya)

Baca: http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Penyedia_Jasa_Kritisi_Praktik_Monopoli_Asuransi_TKI&level2=&level3=&level4=topnews&id=1224098&urlImage=tki%20tribunnews.jpg