Gugatan Nissan Ditolak, Pemilik March Terpicu Ajukan Class Action

Ipotnews – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akhirnya menolak gugatan pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilayangkan PT Nissan Motor Indonesia (NMI).

Keputusan Ketua Majelis Hakim, Muhammad Razzad, berbuntut pada rencana gugatan class action yang diajukan komunitas pemilik March terhadap Nissan, yang mengklaim produknya irit bahan bakar (BBM).

Sebelumnya, Nissan digugat seorang konsumen, Ludmilla Arif, 39 tahun, melalui BPSK DKI Jakarta. Pasalnya, pabrikan asal Jepang ini dianggap telah membohongi publik setelah mengklaim salah mobilnya, Nissan March, sebagai kendaraan irit BBM.

Pada 16 Februari 2012, BPSK memutuskan bahwa klaim iklan Nissan March yang menyatakan konsumsi BBM jarak tempuh/kilometer melanggar Pasal 9 Ayat 1 huruf k dan Pasal 10 huruf c UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, BPSK mengabulkan permohonan konsumen dan menyatakan transaksi mobil Nissan March harus dibatalkan.

Selain itu, BPSK juga memerintahkan kepada Ludmilla untuk menyerahkan Nissan March, dan pihak Nissan harus mengembalikan uang pembelian sebesar Rp150 juta secara tunai.

Namun, Nissan keberatan dengan keputusan tersebut, dan melayangkan gugatan pembatalan putusan arbitrase BPSK ke PN Jakarta Selatan. Pasalnya, Nissan menilai pertimbangan Ludmilla untuk membeli March karena tertarik dengan iklan di surat kabar maupun media online yang menyebutkan konsumsi BBM-nya mencapai 18,5 km/liter.

Sementara itu, Nissan beranggapan pemberitaan di tiga media Internet mengenai March yang irit BBM, bukan merupakan iklan. Bahkan Nissan mengklaim sudah beriktikad baik untuk mengembalikan uang pembelian kepada Ludmilla sebesar Rp135 juta plus biaya BBM yang terpakai Rp3 juta, total senilai Rp138 juta.

“Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pembatalan keputusan BPSK (DKI Jakarta) yang diajukan oleh Nissan Motor Indonesia. Pertimbangan hakim adalah, dalil-dalil dari Nissan yang mengatakan bahwa pemberitaan dan iklan yang diajukan tergugat selama di BPSK merupakan tipu muslihat, tidak bisa dibuktikan secara hukum,” papar kuasa hukum Ludmilla, David ML Tobing, di PN Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Menurut David, tudingan Nissan terhadap Ludmilla yang melakukan tipu muslihat tidak dapat dibuktikan berdasarakan UU No 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

“Bahkan, Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan, salah satu syarat untuk mengajukan pembatalan putusan BPSK adalah putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat,” kata David.

Berkaca dari putusan tersebut, menurut David, untuk membatalkan putusan BPSK, maka Nissan mesti memahami UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Nissan seharusnya banyak belajar tentang UU Perlindungan Kosumen, dan yang paling penting adalah bagaimana cara melayani konsumen dengan baik, bukan malah menggugat konsumennya ke pengadilan,” ucap David.

Ketidakpahaman Nissan tentang UU Perlindungan Konsumen, jelas David, membuat majelis hakim secara tegas menolak gugatan Nissan. “Harus dicamkan, bukan hanya Nissan, tetapi juga pelaku usaha yang lain. Saya salut dengan pengadilan tadi yang betul-betul mempertimbangkan prosedur hukum,” ujarnya.

Jika Nissan berencana melakukan kasasi ke MA, David yakin lembaga peradilan tersebut juga akan menolak kasasinya. “Karena, syarat yang paling utama dari Nissan, mereka harus bisa membuktikan adanya unsur tipu muslihat. Dan sejauh ini, mereka tidak bisa membuktikannya,” kata dia.

Di tempat yang sama, kuasa hukum Nissan, Deni Syahrial Simorangkir, mengungkapkan pekan mendatang pihaknya akan mengajukan kasasi terkait putusan PN Jakarta Selatan yang menolak gugatannya, dan mengharuskan Nissan membayar biaya pengadilan.

Dukungan Konsumen Lain

Sementara itu, Ludmilla mengaku sangat senang dengan keputusan yang diambil Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. “Saya senang dengan keputusan tadi. Pengadilan bisa dipercaya untuk membantu konsumen yang tidak tahu apa-apa soal hukum. Bantuan juga datang dari pengacara David Tobing dan pemilik Nissan March lainnya, yang sudah mendukung,” papar Ludmilla.

Pada dasarnya, jelas Ludmilla, dirinya memang mengharapkan adanya putusan yang menguatkan keputusan BPSK DKI Jakarta. “Selama ini saya tidak pernah menolak keputusan arbitrase BPSK. Jadi waktu di BPSK, saya sudah menerima. Tetapi kan yang keberatan dari pihak Nissan,” ungkap Ludmilla.

Menyusul penolakan PN Jakarta Selatan terhadap gugatan Nissan, salah seorang pemilik March, Aryo Wirawarman, mengaku juga bakal menempuh jalur hukum untuk menggugat pabrikan asal Jepang tersebut. “Saya dan para pemilik Nissan March lainnya juga akan melayangkan gugatan class action, paling tidak akan dilakukan minggu depan,” tutur Aryo.

Sebelumnya, Aryo mengatakan dirinya juga merasa tertipu dengan promosi yang dilakukan Nissan. “Saya membeli Nissan March pada Juli 2011. Ternyata boros, tidak sesuai dengan iklannya,” ujar Aryo.

Guna melampiaskan kekecewaannya, empat hari setelah membeli March, dia selalu memampangkan tulisan yang menyebutkan bahwa “Nissan March boros” di bagian belakang dan samping mobilnya. “Bahkan, saat pameran Indonesia Motor Show 2011, saya juga memakai kaos yang bertuliskan ‘Nissan Boros’,” ucapnya.

Lebih lanjut Aryo menambahkan, saat ini sudah terbentuk komunitas pemilik Nissan March, dari yang sebelumnya hanya enam, yang intensif berkomunikasi perihal borosnya bahan bakar mobil tersebut. “Sekarang jumlah komunitas Nissan March sudah dua digit, dari sinilah kami akan melakukan class action,” jelas dia. (Budi)

Baca: http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Gugatan_Nissan_Ditolak__Dorong_Pemilik_March_untuk_Ajukan_Class_Action&level2=&level3=&level4=topnews&id=1224004&urlImage=nissan%20march-gustomobil.jpg