Ke Arbitrase, Churchill Mining Tuntut Pemerintah RI Bayar Kompensasi USD2 Miliar

Ipotnews – Perusahaan tambang Churchill Mining Plc segera membawa pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional dengan tuntutan ganti rugi sebesar USD2 miliar. Hal tersebut dilakukan setelah perusahaan tambang asal Inggris itu kecewa dengan proses hukum dan penanganan pemerintah Indonesia terkait sengketa kepemilikan pada proyek tambang batubara di Kutai Timur.

“Benar,” ungkap Executive Chairman Churchill, David Quinlivan, menegaskan kepada Reuters, Kamis (12/4), menjawab pertanyaan apakah perusahaan tambang yang listing di bursa London itu jadi membawa sengketa tersebut ke pengadilan arbitrase internasional.

“Arbitrase akan diselenggarakan di negara yang netral bagi Indonesia dan Inggris. Kami dalam proses persiapan aplikasi untuk itu,” ujar Quinlivan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Churchill Mining merasa sangat dirugikan akibat ketidakpastian dan sengketa yang dihadapi perusahaan dalam proyek eksplorasi batubara di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perusahaan merasa merasa telah menjadi sasaran kampanye berkelanjutan untuk mendelegitimasi hak sebagai investor yang sah di proyek di Kutai Timur. Perusahaan yakin tindakan tersebut melanggar hukum investasi Indonesia serta kewajiban Indonesia di bawah sejumlah perjanjian investasi internasional.

Disebutkan, Churchill Mining telah mengirim surat kepada pejabat terkait di Indonesia dan berharap adanya kerja sama untuk membantu tercapainya solusi damai dan menguntungkan bagi sengketa investasi yang dihadapi perusahaan tersebut. Jika solusi yang diharapkan tidak didapat, perusahaan akan mencari penyelesaian di arbitrase internasional.

Churchill memiliki 75 persen saham di proyek Kutai Timur yang diyakini memiliki cadangan besar batubara hingga 2,7 miliar ton dengan nilai sebelum pajak sekitar USD1,8 miliar. Namun, masih menurut klaim perusahaan, saat ini kekayaan perusahaan hanya tersisa sekitar 16 juta poundsterling akibat masalah hukum yang mereka hadapi di proyek Kutai.

Awalnya, Churchill terlibat sengketa dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan untuk kasus ini masih menunggu keputusan Mahkamah Agung. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan pencabutan empat kontrak karya pertambangan di proyek eksplorasi batubara Kutai Timur.

Churchill memperoleh kontrak karya tersebut pada 2007, melalui akuisisi 75 persen saham di kelompok usaha Ridlatama setelah pemilik sebelumnya Nusantra gagal memperpanjang izin pada 2006 dan 2007.

Secara terpisah, Churchill juga terlibat sengketa dengan Ridlatama, serta sejumlah pihak yang terkait dengan Ridlatama. Proses hukum sedang berlangsung untuk penyelesaian sengketa ini.

Saat ini, dalam pernyataan hasil sementara kelompok usaha, Churchill menyatakan bahwa pembangunan dan konstruksi sebagian kegiatan proyek telah ditangguhkan, menunggu keputusan di tingkat kasasi.

“Kami, bagaimanapun, terus mendukung masyarakat lokal Kutai Timur melalui pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan program sosial,” demikian pernyataan perusahaan. “Warga Kutai Timur terus mendukung kami meski jumlah tenaga kerja kami secara signifikan telah dikurangi sebagai akibat aksi dan pemerintah daerah.”

Churchill melaporkan kerugian jutaan dolar, termasuk untuk biaya kehumasan, biaya legal, dan biaya konsultasi akibat sengketa yang dihadapi. Pada Desember 2011, Churchill mengaku masih memiliki kas USD22,4 juta dan saat ini tersisa hanya USD14,3 juta.

Baca: http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Ke_Arbitrase__Churchill_Mining_Tuntut_Pemerintah_RI_Bayar_Kompensasi_USD2_Miliar&level2=newsandopinion&id=1210969&img=level1_bigtopnews_1&urlImage=proyek%20batubara%20servogroup%20co%20id.jpg

Iklan